fungsi bupati. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan. fungsi bupati

penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja camat, sekretaris kecamatan, kepala seksi kecamatan, kepala sub bagian, lurah, sekretaris kelurahan, seksi pada kelurahan dan kelompok jabatan fungsionalMenetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditetapkannya Perda dimaksudkan untuk memenuhi fungsi. b. b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Tugas kecamatan terdiri dari: Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. perubahan atas peraturan bupati nomor 10 tahun 2020 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan kabupaten magelangbupati jepara provinsi jawa tengah peraturan bupati jepara nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten jepara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jepara, menimbang : a. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi: a. 2. Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil gubernur untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Pemerintah. 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Jepara tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas Perumahan. BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. 22. bahwa. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka ; PERBUP Kab. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Sub Bidang Kepangkatan mempunyai fungsi. Ketentuan PenutupPeraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten ; Mengingat : 1. Peraturan Bupati ini. 3. BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ASAHAN, Menimbang : a. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 16 Peraturan. Fungsi Peraturan Daerah. Tupoksi. Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Bada n Perencanaan Pembangunan Daerah ; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. Ketentuan Umum 2. Subjek. 19 Tahun 2008. Camat mempunyai 10 (sepuluh) fungsi berdasarkan Peraturan Bupati ini yaitu : Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Adapun Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas: Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:Terdiri dari 44 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas : a. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi, di mana pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, seorang Plt dilarang: d. rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis mengenai hukum dan politik. PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Di dalam UU ini, ditetapkan bahwa setiap persyaratan menjadi wali kota ialah sebagai berikut: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia pada Pancasila, UUD NRI 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Berikut ini tugas Pj Gubernur adalah sebagai kepala daerah yaitu. Majalengka No. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang menjelaskan bahwa peran ajudan merupakan bagian dari fungsi Rumah Tangga Kepresidenan. Tugas Dan Fungsi Bupati. bahwa dalam rangka pelaksanaan. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. "Saya minta. (1) Sub. 4 Manfaat Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah: a. Sub Bagian Keuangan; 3. Sekretaris Daerah; b. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, maka hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, dimana gubernur dapat melakukan. 2. DPRD mempunyai hak: InterpelasiTugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas : a. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis urusan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN. Kedudukan Perangkat Daerah 4. Tidak seperti yang lalu, daerah subur berpotensi untuk pertanian justru digunakan untuk kegiatan alih fungsi yang lain. kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Majalengka No. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi: a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. tanda jabatan khusus sebag ai perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota di wilayah kerjanya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas. Hal ini mengandung arti bahwa sebagai Perangkat Daerah Kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. ,_ tarun 2020 tentang tata cara penerbitan atau ·perpanjangan sertifikat laik . Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; c. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 16. 1. c. melaksanakan keprotokolan penyambutan tamu Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada. Tempat Penetapan. malungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan AdministratorBupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Kabupaten atau Kota. Tahun. Apakah pelaksanaan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan Camat. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga perwakilan rakyatPeraturan Bupati Pangandaran ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan. berada di bawah dan bertanggung. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER. Daerah adalah Kabupaten Bogor. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. c. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. UU No. peraturan bupati katingan nomor 78 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan kabupaten katingan dengan rahmat tuhan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Tujuan pembentukan Pemerintah daerah semata-mata untuk meningkatkan pelayanan masyarakat atau public agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai. [Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022] 826 kB. Masyarakat boleh memberikan masukan baik lisan atau tulisan untuk membahas rancangan Perda. Yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi, di mana pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, seorang Plt dilarang: d. 3. Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi; b. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan bupati sukoharjo nomor 75 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan daerah kabupaten sukoharjo dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang : a. Membina administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah. 5470 kB. Tipe Dokumen. Fungsi. Yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi, di mana pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, seorang Plt. 5 Data dan Fakta Adapun data yang terdapat dalam proses kami melakukan magang diantaranya:. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Fungsi seorang camat tidak dijelaskan secara langsung. Jenis. Singkatnya, dapat. No. Pemerintah. PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. Mengingat: 1. BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, seorang camat memiliki tugas: rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis mengenai hukum dan politik. 2. 2. BAB II TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. MEMUTUSKAN:Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; b. bupati mojokerto provinsi jawa timur peraturan bupati mojokerto nomor 93 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata kabupaten mojokerto menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mojokerto, a. BREBES – Kisruh kawasan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes mulai menemukan. Tempat Penetapan. Kepala Badan ; b. Bupati adalah Bupati Bone. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah dalam hal-hal tertentu. Asisten Pemerintahan, membawahkan: 1. menyusun, penyiapan dan pelaksanaan keprotokolan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; c. Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2016 tentang Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (Bros) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. E. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; b. Tugas Fungsi dan Tata Kerja, maka dalam kegitannya Kecamatan yang semula sebagai Kepala Wilayah berubah menjadi Perangkat Daerah maka melaksanakan tugas sebagian Kewenangan Bupati kepada Kecamatan. Tidak hanya itu, fungsi ini juga ditunjukkan pada tugas dan wewenang DPRD Tingkat 2 dalam pemberian persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dibuat. Bupati adalah Bupati Muara Enim. Ada beberapa tugas yang harus dijalankan oleh seorang bupati antara lain sebagai berikut Memimpin setiap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD. Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD; memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, yang mana mekanisme pemilihan. Perda berlaku setelah diundangkan dalam. Bidang Pengembangan Potensi. 2023. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. HAK-HAK DPRD. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4. Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Fungsi camat tidak dijelaskan secara langsung dalam PP No. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Judul: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. pdfPemerintah Daerah (Pemda), dimiliki oleh 1 (satu) Pemda atau lebih dari 1 (satu) Pemda, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, bukan merupakan organisasi perangkat Daerah (OPD), dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha5. bahwa. T. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 1. BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. Pemerintah Daerah adalah. bupati bangka provinsi kepulauan bangka belitung salinan peraturan bupati bangka nomor 49 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan tipe c kabupaten bangka dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang : a. BUPATI JEMBER, bahwa. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin. Berikut fungsi lurah:b. melaksanakan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. ABSTRAK: a. BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a. U. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidlkan. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. memegang teguh pancasila dan UUD 1945 c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 7FUNGSI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Pertama, yaitu fungsi desentralisasi.